Mahfud Md Didapuk Jadi Duta Keterbukaan Gosip Publik
Foto: Mahfud MD didapuk jadi KIP (Yulida-detik)Jakarta -Komisi Informasi Pusat menunjuk Mahfud MD sebagai Duta Keterbukaan Informasi Publik. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara berharap tubuh publik dan pemerintah berkomitmen menjamin keterbukaan informasi kepada publik.
"Masyarakat itu memiliki hak untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan, bahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui tubuh publiknya. Badan publik itu bukan hanya pemerintah yaitu organisasi yang menunjukkan pelayanan publik yang APBN, APBD. Itu memiliki hak untuk menunjukkan informasi yang diminta oleh publik, masyarakat dan itu diatur dalam undang-undang," kata Rudiantara, di Monas, Jl Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Minggu (30/9/2018).
Baca juga: Ma'ruf-Mahfud 'Deal' di Rumah Gus Dur |
Awalnya Mahfud MD dan Rudiantara menandatangani spanduk kesepakatan Hari Hak Untuk Tahu. Mahfud MD berharap keterbukaan informasi publik sanggup dibuka seluas-luasnya terkecuali bagi informasi penting menyerupai intelijen dan pertahanan.
"Menurut saya penting ya, ada duta-duta informasi dari banyak sekali figur publik alasannya yaitu informasi itu sangat penting bagi sebuah negara demokrasi. Kalau Anda informasinya ditutup Anda tidak sanggup hidup dengan layak, tidak akan tahu peluang-peluang bisnis, peluang kerja, ada bahaya," kata Mahfud.
Dalam melakukan kiprah sebagai Duta Keterbukaan Informasi Publik ini Mahfud mengakui masih ada beberapa tantangan. Diantaranya dibukanya dokumen penyelidikan kasus pembunuhan Munir.
"Hambatan masih banyak contohnya ada informasi yang hilang atau mungkin diduga dihilangkan oleh forum negara, contohnya kasus SK pemberhentian perwira yang SK-nya tidak ada tapi nomor SK-nya ada. Kemudian ada juga hilangnya kasus penyelidikan Munir. Terbunuhnya Munir itu dokumennya hilang, tetapi itu hambatan-hambatan kecil alasannya yaitu yang lain sudah banyak yang terbuka," ungkapnya.
Mahfud menyampaikan transparansi dan keterbukaan informasi ini dibutuhkan sanggup mencegah praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Ia mengaku akan mensosialisasikan mengenai hak masyarakat memperoleh terusan informasi, pelayanan publik diperoleh dengan gratis, cepat dan mudah.
"Setiap penolakan askses informasi harus didasarkan alasan yang benar. Misalnya ini berbahaya bagi kepentingan umum, ini diam-diam negara. Misal ini masih ditutup hingga 25 tahun," ujar Mahfud.
Sumber detik.com Sumber https://3i-networksnews.blogspot.com Sumber https://3i-networksonline.blogspot.com