Peluang Ekonomi Indonesia 2018
Foto: Muhammad TauffiqurrahmanJakarta -Tahun 2017 menjadi tahun yang melelahkan bagi Indonesia; meningkatnya ketegangan sosial akhir pilkada, lesunya perekonomian global yang turut berdampak pada nilai ekspor Indonesia, sampai drama kasus korupsi e-KTP.
Kemudian tahun 2018 datang, dan Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Amerika Serikat dan banyak sekali negara di Eropa mulai menerapkan perlindungan ekonomi yang secara tidak eksklusif mengganggu volume perdagangan Indonesia. Di sisi lain, banyak sekali komoditas perdagangan lewat kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan semakin menembus pasar Indonesia. Kondisi ini dapat berdampak negatif apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Tidak kalah pentingnya, pilkada serentak pada 2018 juga akan menyita energi pemerintah dan masyarakat. Akankah Indonesia dapat mengubah tantangan tersebut menjadi peluang? Jawabannya mungkin bisa, mungkin saja tidak.
Di antara emerging market tersebut, Indonesia mempunyai peluang yang lebih baik untuk meraih momentum pertumbuhan ekonomi pada 2018. Selama tiga tahun terakhir, Brazil tersandera skandal korupsi yang melibatkan dua mantan presiden serta puluhan politisi dan pebisnis. Sedangkan Turki masih belum pulih dari perebutan kekuasaan politik 2016 yang lalu. Sebaliknya, iklim politik di Indonesia masih tergolong stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, membaiknya sarana infrastruktur serta melimpahnya tenaga kerja.
Pada 2018, Indonesia mempunyai peluang emas untuk memaksimalkan restrukturisasi sistem pemerintahan, mengenyampingkan ego politik kepentingan, dan mengedepankan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai peluang pada 2018 belum tentu tiba untuk kedua kalinya, mengingat pada 2019 Indonesia akan mengalami tantangan yang jauh lebih sulit alasannya adanya pemilihan presiden. Artinya, pemerintah berkuasa hanya punya waktu sekitar 12 bulan untuk memenuhi janji-janji kampanyenya baik itu di bidang kesejahteraan sosial, hukum, pendidikan, kesehatan sampai pertahanan.
Namun demikian, perhatian pemerintah harus tertuju pada tiga sektor penting berikut ini. Pertama, pemerintah harus berupaya keras untuk mengurangi angka ketimpangan ekonomi nasional. Saat ini satu persen orang kaya di Indonesia bahkan menguasai 49 persen kekayaan nasional. Tingginya angka ketimpangan ekonomi akan semakin memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Akan tetapi, membuat keseimbangan ekonomi yang berpihak pada buruh dan masyarakat kecil, dan pada ketika bersamaan harus menjaga iklim investasi memang tidak mudah. Dialog yang konstruktif antara pelaku pasar, buruh, masyarakat, dan pemerintah harus terus dilakukan.
Kedua, Indonesia harus menaruh perhatian pada perkembangan ekonomi digital. Ekonomi digital telah mengubah mindset para pelaku ekonomi. Di sektor finansial misalnya, otomatisasi, big data, e-wallet sampai retail-banking akan terus berkembang pada 2018. Start-up transportasi menyerupai Uber, Gojek, dan Grab akan semakin mendapat daerah di hati masyarakat alasannya mengatakan efisiensi dan akomodasi layanan.
Media sosial juga turut berperan di tengah booming ekonomi digital. Dengan media sosial, masyarakat akan semakin gampang mengidentifikasi produk terbaik terutama dengan membandingkan kualitas layanan konvensional dengan produk ekonomi digital.
Di satu sisi, transisi ekonomi menuju abad digital ini berpotensi menyebabkan ukiran di tengah masyarakat. Berbagai penolakan dari para pelaku bisnis konvensional menyerupai perusahaan angkot dan tukang ojek konvensional diprediksi akan semakin marak terjadi pada 2018. Namun demikian, penting untuk dicatat, ekonomi digital juga melahirkan lapangan perjuangan baru. Berbagai start-up di sektor transportasi, kuliner, pariwisata, perhotelan sampai industri kreatif akan semakin bermunculan.
Tidak hanya itu, dengan pertumbuhan ekonomi digital ketika ini, Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan susukan masyarakat terhadap sektor perbankan. Pada 2017, hanya 36 persen masyarakat Indonesia yang mempunyai akun perbankan sehingga menutup potensi untuk mendapat pembiayaan dan produk keuangan dari perbankan.
Sektor berikutnya yang dihentikan dilupakan pemerintah Indonesia yaitu pertanian. Secara kasat mata memang terjadi peningkatan produksi pertanian Indonesia selama beberapa waktu terakhir. Data BPS menunjukkan, PDB sektor pertanian kuartal pertama 2017 meningkat 7,12 persen dibandingkan kuartal yang sama 2016. Sayangnya, tingkat kesejahteraan petani nasional yang diukur dengan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) justru mengalami penurunan (data: BPS).
Di tengah situasi tersebut, keputusan World Trade Organization (WTO) yang melarang negara berkembang mensubsidi ekspor pertaniannya mulai 2018 menjadi angin segar bagi kebangkitan sektor pertanian Indonesia. Tahun 2018 harus dimanfaatkan oleh para pelaku kebijakan untuk memperkuat pondasi pertanian Indonesia dan meningkatkan produktifitas pangan nasional.
Tahun 2018 akan membawa Indonesia pada tantangan baru. Namun demikian, di balik tantangan tersebut, Indonesia mempunyai banyak sekali peluang untuk mengakselerasi pembangunan. Peluang yang sayang sekali jikalau dilewatkan begitu saja.
Media Wahyudi Askar postgraduate student jurusan Development Policy and Management The University of Manchester
Tulisan ini yaitu kiriman dari pembaca detik, isi dari goresan pena di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat goresan pena kau sendiri? Klik di sini sekarang!
Sumber detik.com Sumber https://3i-networksnews.blogspot.com Sumber https://3i-networksonline.blogspot.com