Strategi Membangun Wilayah Perbatasan
Pasar Skouw di perbatasan RI-Papua New Guinea (Foto: Muhammad Ridho)Jakarta -
Di kurun pemerintahan sebelumnya, sesungguhnya semangat dan planning untuk menimbulkan perbatasan sebagai "halaman depan bangsa" sudah sangat kencang. Hal itu ditandai dengan dibuatnya UU No 43 Tahun 2008 perihal Wilayah Negara yang di dalamnya ada terkandung amanat untuk membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang waktu itu diidentifikasi sebagai suatu "superbody" yang akan mengentaskan pembangunan di wilayah perbatasan.
Juga sudah ada konsep pembangunan infrastruktur Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang terdiri dari 6 koridor. Masalahnya, dan ternyata, MP3EI dengan enam koridor tersebut, pembangunan infrastruktur perbatasan tidak ditemukan di dalamnya. Maka, simpel perbatasan tetap terisolasi. Akibatnya, meski BNPP lahir dan berkembang tetapi dihadapkan dengan kondisi perbatasan yang masih terisolasi. Mudah BNPP hanya ibarat macan kertas; hanya bisa membuat kebijakan, membuat grand design pembangunan perbatasan, tetapi tidak bisa diimplementasikan.
Sebagai pencinta wilayah perbatasan, saya melihat dan mencicipi bagaimana seni administrasi Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dan akan membawa perubahan besar terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. Minimal ada beberapa hal yang berdasarkan saya sangat fenomenal. Pertama, Jokowi telah bertekat dan sudah membangun jalan paralel perbatasan --di Kalimantan panjangnya 2000 km, di Papua 800 km, dan Timor Leste 350 km. Suatu hal yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Kelima, pemerintah tengah menghidupkan dan mengkampanyekan pembukaan Kawasan Ekomi Khusus (KEK), meski hingga ketika ini pemda di wilayah perbatasan belum bisa memanfaatkannya. Keenam, Jokowi juga membangun Trayek Tol Laut, yang hingga kini sudah ada 15 Trayek dan memastikan semua wilayah perbatasan terjangkau. Artinya? Kalau pemda proaktif, maka barang-barang produk Indonesia pasti jadi primadona di perbatasan. Ya kualitas, dan juga harganya.
Dengan keenam paket tersebut, dipercaya apa yang jadi kebutuhan perbatasan untuk jadi "halaman depan bangsa" sudah lebih dari cukup. Kini, bagaimana pemda di wilayah perbatasanlah yang diperlukan untuk menuntaskannya.
Tol Laut
Kalau ingat Jalur Tol Laut yang diinisiasi Presiden Jokowi, maka saya pasti ingat OBOR-nya China, yakni "One Belt One Road" atau "The Belt and Road Initiative" (BRI) yang dalam realitanya ialah jalur kereta api China Railway Express yang melewati 60 negara mitra. Dimulai dari Kota Yiwu, China melewati Eurasia dengan total panjang 13.052 km, dan memerlukan sekitar 18 hari untuk mencapai titik barat ke Kota Madrid, Spanyol. China menginisiasi dan memimpin BRI dengan jadwal investasi yang sangat ambisius, membuat jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan di sepanjang BRI tersebut.
Program ini akan meningkatkan interkonektivitas ekonomi dan memfasilitasi pembangunan di Eurasia, Afrika Timur, dan lebih dari 60 negara kawan lewat Enam Koridor Ekonomi: China-Mongolia-Rusia, New Eurasia Land Bridge serta China-Asia Tengah-Asia Barat, Tiongkok-Semenanjung Indochina, Tiongkok-Pakistan, Banglades-Tiongkok-India-Myanmar. China's Silk Road Economic Belt akan terhubungkan jaringan pipa hydrokarbon, rel kereta api kecepatan tinggi.
Secara harafiah memang yang disebut Tol Laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya kekerabatan antara pelabuhan-pelabuhan maritim ini, maka sanggup diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Dalam penglihatan saya, ada persamaan konsep antara OBOR China dan Tol Laut Jokowi. Hanya saja "kelas"-nya memang berbeda; OBOR melintasi 60 negara internasional, Tol Laut melintasi 34 provinsi. Tapi, hakikatnya sama membenahi interkonektivitas guna meningkatkan peluang bisnis.
Jadi, jikalau China berani memperlihatkan pemberian pendanaan bagi pembangunan jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan di sepanjang Jalur BRI tersebut, maka pemerintahan Jokowi bersedia membangun jaringan 24 pelabuhan berikut sarananya, serta menyediakan kapal untuk mengarungi jalur sepanjang jalur Tol Laut-nya. Dengan harapan, pemda mau berpartisipasi untuk membangun jaringan infrastruktur guna menunjang kelancaran jadwal Tol Laut, dan tentu demi laba pemdanya sendiri. Pemerintah Daerah diperlukan sanggup membuat jaringan jalan raya, telekomunikasi, serta banyak sekali jaringan penunjang bisnis lainnya untuk memudahkan menjangkau dan memanfaatkan Pelabuhan Tol yang ada di wilayahnya.
Tol Laut terus berkembang dan berdasarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika ini jumlah trayek tol maritim sudah semakin bertambah. Sejak awal dicanangkan, proyek ini semakin memperlihatkan peningkatan. Dari sebelumnya hanya sekitar tujuh trayek, kini sudah bertambah enam trayek menjadi 13 trayek. Proyek tol maritim diprioritaskan untuk wilayah Indonesia bab timur. Namun, terdapat beberapa wilayah di barat, salah satunya Sumatera dan Natuna.
Desa dan Kebun Rakyat
Di samping pembangunan infrastruktur perbatasan, pemerintah kini juga memperhatikan kehidupan masyarakat desa, dengan contoh pembangunan lewat pemberdayaan, yakni dengan mengalokasikan anggaran pembangunan bagi perdesaan, suatu langkah kasatmata yang belum pernah ada sebelumnya. Desa kini menjadi lebih berpengaruh sesudah pemerintah juga memperlihatkan Dana Desa (DD) dengan memperlihatkan instrumen "dana transfer" ke desa. Desa yang telah mempunyai otoritas menjadi lebih bertenaga alasannya ialah bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain).
Dana Desa yang diberikan pemerintah jumlahnya juga luar biasa. Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan DD tergolong fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan, sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.
Apa yang terjadi? Hasilnya luar biasa. Berbagai perubahan kini muncul minimal dalam dua tahun pelaksanaan jadwal DD ini. Sekurangnya lima hal pokok telah dirasakan di lapangan. Pertama, desa berdenyut kembali dalam kegairahan pembangunan aneka ikhtiar pembangunan dan pemberdayaan, ibarat inisiasi pasar desa atau pembentukan tubuh perjuangan milik desa (BUMDesa). Kedua, transparansi anggaran menjadi keniscayaan gres sebagai bab dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa. Ketiga, keswadayaan dan bahu-membahu terlihat kokoh alasannya ialah seluruh jadwal harus dijalankan secara swakelola, tak boleh diberikan kepada pihak ketiga.
Keempat, ongkos pembangunan menjadi amat murah alasannya ialah dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas. Kelima, munculnya aneka upaya untuk memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal. Banyak desa yang menginisiasi munculnya sekolah desa, sekolah perempuan, dan lain-lain.
Di samping memperkuat kemampuan desa, pemerintah juga merencanakan akan melaksanakan peremajaan terhadap kebun rakyat; kebun yang selama ini tidak pernah teremajakan. Sebagai langkah awal, meremajakan kelapa sawit kebun rakyat. Setelah kelapa sawit, peremajaan perkebunan rakyat juga akan dilakukan untuk kebun karet, kopi, kakao, dan pala. Penanaman perdana peremajaan kebun kelapa sawit rakyat seluas 4.400 hektar telah dilakukan di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Kita hanya berharap biar BNP dan pemda perbatasan benar-benar mau melihat peluang ini, dan ikut berbenah serta berperan serta dalam mewujudkan perbatasan sebagai "halaman depan bangsa".
Harmen Batubara periset, menulis sejumlah buku perihal pembangunan wilayah perbatasan
Juga sudah ada konsep pembangunan infrastruktur Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang terdiri dari 6 koridor. Masalahnya, dan ternyata, MP3EI dengan enam koridor tersebut, pembangunan infrastruktur perbatasan tidak ditemukan di dalamnya. Maka, simpel perbatasan tetap terisolasi. Akibatnya, meski BNPP lahir dan berkembang tetapi dihadapkan dengan kondisi perbatasan yang masih terisolasi. Mudah BNPP hanya ibarat macan kertas; hanya bisa membuat kebijakan, membuat grand design pembangunan perbatasan, tetapi tidak bisa diimplementasikan.
Sebagai pencinta wilayah perbatasan, saya melihat dan mencicipi bagaimana seni administrasi Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dan akan membawa perubahan besar terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. Minimal ada beberapa hal yang berdasarkan saya sangat fenomenal. Pertama, Jokowi telah bertekat dan sudah membangun jalan paralel perbatasan --di Kalimantan panjangnya 2000 km, di Papua 800 km, dan Timor Leste 350 km. Suatu hal yang tidak terbayangkan sebelumnya.
Kelima, pemerintah tengah menghidupkan dan mengkampanyekan pembukaan Kawasan Ekomi Khusus (KEK), meski hingga ketika ini pemda di wilayah perbatasan belum bisa memanfaatkannya. Keenam, Jokowi juga membangun Trayek Tol Laut, yang hingga kini sudah ada 15 Trayek dan memastikan semua wilayah perbatasan terjangkau. Artinya? Kalau pemda proaktif, maka barang-barang produk Indonesia pasti jadi primadona di perbatasan. Ya kualitas, dan juga harganya.
Dengan keenam paket tersebut, dipercaya apa yang jadi kebutuhan perbatasan untuk jadi "halaman depan bangsa" sudah lebih dari cukup. Kini, bagaimana pemda di wilayah perbatasanlah yang diperlukan untuk menuntaskannya.
Tol Laut
Kalau ingat Jalur Tol Laut yang diinisiasi Presiden Jokowi, maka saya pasti ingat OBOR-nya China, yakni "One Belt One Road" atau "The Belt and Road Initiative" (BRI) yang dalam realitanya ialah jalur kereta api China Railway Express yang melewati 60 negara mitra. Dimulai dari Kota Yiwu, China melewati Eurasia dengan total panjang 13.052 km, dan memerlukan sekitar 18 hari untuk mencapai titik barat ke Kota Madrid, Spanyol. China menginisiasi dan memimpin BRI dengan jadwal investasi yang sangat ambisius, membuat jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan di sepanjang BRI tersebut.
Program ini akan meningkatkan interkonektivitas ekonomi dan memfasilitasi pembangunan di Eurasia, Afrika Timur, dan lebih dari 60 negara kawan lewat Enam Koridor Ekonomi: China-Mongolia-Rusia, New Eurasia Land Bridge serta China-Asia Tengah-Asia Barat, Tiongkok-Semenanjung Indochina, Tiongkok-Pakistan, Banglades-Tiongkok-India-Myanmar. China's Silk Road Economic Belt akan terhubungkan jaringan pipa hydrokarbon, rel kereta api kecepatan tinggi.
Secara harafiah memang yang disebut Tol Laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya kekerabatan antara pelabuhan-pelabuhan maritim ini, maka sanggup diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. Dalam penglihatan saya, ada persamaan konsep antara OBOR China dan Tol Laut Jokowi. Hanya saja "kelas"-nya memang berbeda; OBOR melintasi 60 negara internasional, Tol Laut melintasi 34 provinsi. Tapi, hakikatnya sama membenahi interkonektivitas guna meningkatkan peluang bisnis.
Jadi, jikalau China berani memperlihatkan pemberian pendanaan bagi pembangunan jaringan infrastruktur termasuk jalan, kereta api, telekomunikasi, jaringan pipa energi, dan pelabuhan di sepanjang Jalur BRI tersebut, maka pemerintahan Jokowi bersedia membangun jaringan 24 pelabuhan berikut sarananya, serta menyediakan kapal untuk mengarungi jalur sepanjang jalur Tol Laut-nya. Dengan harapan, pemda mau berpartisipasi untuk membangun jaringan infrastruktur guna menunjang kelancaran jadwal Tol Laut, dan tentu demi laba pemdanya sendiri. Pemerintah Daerah diperlukan sanggup membuat jaringan jalan raya, telekomunikasi, serta banyak sekali jaringan penunjang bisnis lainnya untuk memudahkan menjangkau dan memanfaatkan Pelabuhan Tol yang ada di wilayahnya.
Tol Laut terus berkembang dan berdasarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika ini jumlah trayek tol maritim sudah semakin bertambah. Sejak awal dicanangkan, proyek ini semakin memperlihatkan peningkatan. Dari sebelumnya hanya sekitar tujuh trayek, kini sudah bertambah enam trayek menjadi 13 trayek. Proyek tol maritim diprioritaskan untuk wilayah Indonesia bab timur. Namun, terdapat beberapa wilayah di barat, salah satunya Sumatera dan Natuna.
Desa dan Kebun Rakyat
Di samping pembangunan infrastruktur perbatasan, pemerintah kini juga memperhatikan kehidupan masyarakat desa, dengan contoh pembangunan lewat pemberdayaan, yakni dengan mengalokasikan anggaran pembangunan bagi perdesaan, suatu langkah kasatmata yang belum pernah ada sebelumnya. Desa kini menjadi lebih berpengaruh sesudah pemerintah juga memperlihatkan Dana Desa (DD) dengan memperlihatkan instrumen "dana transfer" ke desa. Desa yang telah mempunyai otoritas menjadi lebih bertenaga alasannya ialah bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain).
Dana Desa yang diberikan pemerintah jumlahnya juga luar biasa. Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan DD tergolong fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan, sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.
Apa yang terjadi? Hasilnya luar biasa. Berbagai perubahan kini muncul minimal dalam dua tahun pelaksanaan jadwal DD ini. Sekurangnya lima hal pokok telah dirasakan di lapangan. Pertama, desa berdenyut kembali dalam kegairahan pembangunan aneka ikhtiar pembangunan dan pemberdayaan, ibarat inisiasi pasar desa atau pembentukan tubuh perjuangan milik desa (BUMDesa). Kedua, transparansi anggaran menjadi keniscayaan gres sebagai bab dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa. Ketiga, keswadayaan dan bahu-membahu terlihat kokoh alasannya ialah seluruh jadwal harus dijalankan secara swakelola, tak boleh diberikan kepada pihak ketiga.
Keempat, ongkos pembangunan menjadi amat murah alasannya ialah dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas. Kelima, munculnya aneka upaya untuk memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal. Banyak desa yang menginisiasi munculnya sekolah desa, sekolah perempuan, dan lain-lain.
Di samping memperkuat kemampuan desa, pemerintah juga merencanakan akan melaksanakan peremajaan terhadap kebun rakyat; kebun yang selama ini tidak pernah teremajakan. Sebagai langkah awal, meremajakan kelapa sawit kebun rakyat. Setelah kelapa sawit, peremajaan perkebunan rakyat juga akan dilakukan untuk kebun karet, kopi, kakao, dan pala. Penanaman perdana peremajaan kebun kelapa sawit rakyat seluas 4.400 hektar telah dilakukan di kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Kita hanya berharap biar BNP dan pemda perbatasan benar-benar mau melihat peluang ini, dan ikut berbenah serta berperan serta dalam mewujudkan perbatasan sebagai "halaman depan bangsa".
Harmen Batubara periset, menulis sejumlah buku perihal pembangunan wilayah perbatasan
Tulisan ini ialah kiriman dari pembaca detik, isi dari goresan pena di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat goresan pena kau sendiri? Klik di sini sekarang!
Sumber detik.com Sumber https://3i-networksnews.blogspot.com Sumber https://3i-networksonline.blogspot.com